Just another WordPress.com site

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No 3 Tahun2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu tujuan pertahanan adalah melindungi keselamatan bangsa. Hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang secara politik terikat dalam negara Indonesia. Kebijakan dan instrumen untuk melindungi keselamatan bangsa tergantung dari bentuk ancaman. Keselamatan bangsa yang terancam oleh wabah penyakit tidak dapat dilindungi dengan kekuatan militer. Kekuatan militer hanya dibutuhkan ketika kebijakan negara untuk mengatasi wabah penyakit tersebut memerlukan langkah koersif, misalnya untuk mengontrol gerakan orang yang terkena wabah untuk membatasi penyebaran penyakit.

Sementara itu hak azasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makluk Tuhan, sebagai individu,terlepas dari keberadaannya baik secara fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan, terdapat hak yang tidak pernah dilepaskan oleh manusia ketika mereka menyepakati untuk menyerahkan sebagian aspek dari hak tersebut ke entitas yang lebih tinggi. Hak ini merupakan hak yang terus melekat pada manusia yang tidak hilang dalam keadaan apa pun. Inilah yang disebut non-derogable rights, misalnya hak untuk bebas dari ancaman kematian, penyiksaan, dan sebagainya. Hak ini universal terlepas dari perbedaan sistem sosial-politik, hukum, dan budaya.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:


 
HAM merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir di dunia. Semua umat manusia terlahir dengan hak yang sama. Maka dari itu, berikut merupakan beberapa Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia :

Kasus Yang Sudah di Ajukan ke Sidang Pengadilan :

1. Peristiwa Tanjung Priok
Pelanggaran terjadi pada tahun 1984 dan memakan 74 korban. Peristiwa ini terjadi akibar serangan terhadap massa yang berunjuk rasa.

2. Penculikan Aktifis 1998
Kasus yang terjadi pada tahun 1984-1998 ini mengakibarkan 23 korban dan terjadinya peristiwa penghilangan secara paksa oleh Militer terhadap para aktifis Pro-Demokrasi

3. Kasus 27 Juli
Terjadi pada tahun 1996 dan memakan 1.678 korba. Peristiwa ini terjadi akibat Penyerbuan kantor PDI.

4. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus yang terjadi pada tahun 1998 ini mengakibatkan 31 korban. Peristiwa yang terjadi akibat Penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

5. Kerusuhan Timor-Timur Pasca Jajak Pendapat
Peristiwa yang terjadi tahun 1999 ini terjadi akibat Agresi Militer dan memakan 97 Korban.

6. Peristiwa Abepura, Papua
Peristiwa ini memakan 63 korban dan terjadi pada tahun 2000 dan terjadi akibat penyisiran membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura.

Kasus Yang Belum di Proses Secara Hukum :

1. Pembantaian Massal 1965
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1970 ini memakan 1,5 jt korban. Peristiwa yang terjadi akibat korban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas yang berafiliasidengan PKI, sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.

2. Kasus-kasus di Papua
Pada tahun 1966 memakan Ribuan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi ini akibat Operasi instensif yang dilakukan TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam antaraperusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapi penduduk lokal.

3. Kasus Timor-Timur Pasca Referendum
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1974-1999 memakan Ratusan Ribu korban jiwa. Peristiwa yang dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadappemerintahan Fretelin yang sah di Timor-Timur. Sejak saat itu Timor-Timur selalu menjadi daerah operasi militer rutin yangrawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.

4. Kasus-kasus di Aceh pra DOM
Terjadi pada tahun 1976-1989 memakan banyak Ribuan korban. Peristiwa yang terjadi semenjak dideklarasikannya GAM Hasan Di Tiro, Aceh selalumenjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekrasan yang tinggi.

5. Penembakan Misterius (Petrus)
Terjadi pada tahun 1982-19851. Memakan 678 Korban. Peristiwa ini terjadi akibat sebagian besar tokoh criminal, residivis, atau mantancriminal. Operasi ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitasinstitusi yang jelas

6. Kasus Marsinah
Terjadi pada tahun 1995 hanya memakan 1 korban jiwa saja. Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan militer dibidang perburuhan

7. Kasus dukun santet di Banyuwangi
Terjadi pada tahun 1998. Memakan Puluhan korban. Peristiwa yang terjadi karena adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dan ditusuh dukun santet

8. Kasus Bulukumba
Peristiwa yang terjadi pada tahun 2003 memakan 2 tewas dan puluhan luka-luka. Insiden ini terjadi karena keinginan PT. London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

 

Hubungan antara hak azasi manusia dan pertahanan negara mengandung paling tidak tiga aspek:

  1. Seberapa jauh kepentingan pertahanan negara bertabrakan dengan hak warga negara untuk mempertahankan kebebasan

Pertahanan adalah simbol dari keberadaan dan kedaulatan negara yang secara normatif tidak dibagi-bagi ke unit pemerintahan di bawah tingkat negara. Bahkan di negara-negara federal, pertahanan negara merupakan fungsi pemerintah federal yang tidak dibagi ke negara-negara bagian. Pada tingkat internasional, negara juga tidak mentransfer kedaulatannya dalam bidang pertahanan ke organisasi  regional yang lebih tinggi, termasuk dalam kasus Uni Eropa. Masih sulit bagi Inggris dan negara-negara Eropa pro-Atlantik untuk menyerahkan kedaulatan bidang pertahahan ke Uni Eropa. Bahkan NATO juga tidak menuntut dilepaskannya kedaulatan negara-negara anggota dalam bidang pertahanan.

Posisi negara dalam bidang pertahanan baik dalam hubungan dengan warga maupun negara dan organisasi regional menjadi sangat kuat. Ke bawah hal ini membawa implikasi bahwa pada titik tertentu bisa terjadi benturan antara kepentingan pertahanan negara dengan HAM warga negaranya. Titik keseimbangan yang dirumuskan dalam kalimat bahwa bela Negara adalah hak dan kewajiban warga negara belum menjawab pertanyaan bagaimana jika warga negara menolak kewajiban bela negara? Apakah warga negara berhak untuk menolak kewajiban milisi atas nama hak azasi manusia? Dalam berbagai kesempatan perdebatan tentang undang-undang komponen cadangan,penolakan terhadap wajib militer sangat kuat, bahkan lebih mendasar lagi penolakan untuk ikut dalam kewajiban milisi ketika negara dalam bahaya juga santer dikemukakan.

Di sini yang harus dirumuskan dengan jelas adalah instrument kebijakan, politik, dan legal tentang kapan dan bagaimana warga negara harus melakukan bela negara dengan berbagai mekanisme yang disepakati. Keberadaan undang-undang bela negara,undang-undang keadaan darurat, undang-undang tentang komponen cadangan, serta undang-undang mobilisasi umum menjadi sangat penting. Undang-undang ini menjadi kerangka untuk mendefinisikan situasi yang menjadi dasar pembentukan berbagai kebijakan pertahanan yang berimplikasi pada berkurangnya hak-hak azasi manusia. Setelah serangan terhadap WTC tanggal 11 September 2001 Amerika Serikat mengeluarkan beberapa kebijakan yang membatasi kebebasan bergerak, melakukan sensor terhadap email, memperketat arus barang, dan sebagainya.

Penetapan daerah pertahanan, pembinaan teritorial, ketentuan tentang tata ruang untuk kepentingan pertahanan, gelar kekuatan pertahanan, dan operasi militer sangat besar potensinya bersinggungan dengan HAM dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam hal persinggungan terjadi, adalah hak negara untuk melakukan fungsi-fungsi pertahanan tersebut. Tetapi, hal ini harus diikuti dengan pemberian kompensasi kepada mereka yang kehilangan haknya.Mekanisme ini yang harus segera dirumuskan oleh negara untuk membuat keseimbangan antara hak/kewenangan negara dengan hak warga.

  1. Seberapa jauh pertahanan negara melindungi HAMsebagaimana dirumuskan dalam konsep “Responsibilityto Protect”?

Jika pertahanan adalah core element dari kedaulatan untuk melindungi keselamatan bangsa, maka kedaulatan ini harus mencakup aspek kewajiban negara untuk melindungi warganya. Secara konvensional, kedaulatan adalah hak negara untuk memerintah dalam berbagai bidang yang bebas dari intervensi. Dalam perspektif konvensional, kedaulatan adalah hak. Sejak berakhirnya Perang Dingin di mana konflik-konflik intra-state telah banyak memakan korban manusia akibat kegagalan negara untuk bertindak atau lalai untuk bertindak, konsep kedaulatan mengandung aspek kewajiban. Negarayang berdaulat wajib untuk melindungi warganya. Suatu responsibility to protect (RTP). Kegagalan Negara untuk melaksanakan kewajiban untuk melindungi warganya bisa mengarah pada humanitarian intervention. Biasanya hal ini terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat ekstrim.

Pemahanan bahwa kedaulatan merupakan kewajiban mempunyai tiga implikasi:

Pertama, negara bertanggung jawab atas keselamatan dan perlindungan, serta kesejahteraan warga negaranya;

Kedua, para pejabat negara bertanggung jawab atas keselamatan warga negara baik secara internal maupun secara internasional karena pelanggaran HAM dapat menjadi sumber ketidakstabilan keamanan internasional;

Ketiga, bahwa pejabat negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang berakibat pada pelanggaran HAM. Dalam hukum humaniter ini disebut sebagai pertanggung jawaban komando(command responsibility).

Secara teoritis, perspektif baru ini merupakan hasil pemikiran yang melihat keamanan bukan hanya property negara. Negara bukanlah satu-satunya referent object of security . Kaum liberal-republikan telah lama menggugat paradigma realis dengan menyatakan bahwa perdamaian dan stabilitas dapat dicapai melalui demokrasi dan perlindungan HAM dan kehormatan manusia baik secara fisik, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Kini konsep ini diturunkan pada tingkat yang operasional yaitu RTP.

Salah satu kritik terhadap pemikiran ini adalah bahwa RTP akan dilakukan secara selektif oleh negara-negara besar dan bahwa konsep ini akan memberi legitimasi untuk intervensi. Sulit membayangkan RTP akan membuat negara-negara besar melakukan intervensi kemanusiaan di Propinsi Xinjiang atau di Chechnya. Kritik ini menyebabkan lahirnya perubahan pemikiran yang menekankan  pentingnya peningkatan kapasitas negara untuk mengatasi masalah-masalah atau konflik-konflik domestik yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.

Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan oleh negara adalah kemampuan peringatan dini (early warning) dan kemampuan kekuatan pertahanan untuk bertindak cepat mengatasi konflik dengan kekerasan yang harus diselesaikan melaui instrumen koersif dengan penetapan gradasi situasi. Pada tingkat operasional, harus pula dibuat ROE yang rinci pada setiap operasi militer.Masalah ini akan sangat relevan bagi Indonesia dalam jangka panjang ke depan karena masih akan tetap menghadapi masalah-masalah keamanan domestic. Untuk mencegah intrnasionalisasi RTP,Indonesia harus mengembangkan kapasitas penyelesaian konflik dan pembangunan kembali pasca-konflik.

3.Hubungan HAM dengan besaran pengeluaran belanjanegara untuk pertahanan

Hubungan antara belanja militer dengan HAM dapat dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung dapatdilihat dari kecenderungan negara untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan berbagai konflik domestiik atau suatu ancaman. Banyak kasus di negara-negara berkembang di mana demonstrasi dengan kekerasan, kerusuhan, kekerasan politik, perangsipil dan perang etnis, dan konflik vertikal diselesaikan dengan menggunakan kekerasan yang berimplikasi pada pelanggaran HAM,khususnya non-derogable rights.

Sementara itu hubungan tidak langsung dapat dijelaskan dengan adanya hubungan negatif antara besarnya anggaran militer dengan kondisi sosial-ekonomi akibat dipotongnya anggaran untuk sektor-sektor pembangunan sosial-ekonomi. Memang masih menjadi perdebatan tentang kriteria besar-kecil belanja militer. Hal ini tergantung dari kekuatan ekonomi dan finansial negara yang bersangkutan. Namun demikian, di banyak negara berkembang yang menghadapi berbagai masalah keamanan dan konflik domestik, peningkatan belanja militer sering berbanding lurus dengan peningkatan berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Barangkali faktor ini yang menjelaskan mengapa upaya pningkatan kekuatan militer di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia,masih menimbulkan kecurigaan di kalangan gerakan demokrasi dan HAM, aktifis lingkungan hidup, serta CSOs (civil society organizations).

Tiga aspek hubungan antara HAM dan pertahanan negara adalah salah satu implikasi dari menguatnya konsep keamanan manusia(human security ). Intinya adalah bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi HAM. Masalah ini dalam jangka panjang akan menjadi agenda hubungan internasional di kawasan yang menuntut transparansi kebijakan, profesionalisme aparat militer dan keamanan lainnya, dan legitimasi politik baik nasional maupun internasional dalam penggunaan instrumen kekerasan.

 

Sumber :

http://www.scribd.com/doc/52292977/HAM-DAN-PERTAHANAN-NEGARA

http://www.reddisz.com/2012/03/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html

http://www.google.co.id

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: